Ap.umsida.ac.id – Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menyelenggarakan kegiatan cultural exchange di kawasan Suku Tengger, Desa Ngadisari, Gunung Bromo, pada Selasa, (21/04).
Kegiatan ini melibatkan dosen AP Umsida, narasumber internasional, serta mahasiswa internasional sebagai bagian dari pembelajaran lapangan mengenai praktik kebijakan publik berbasis masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, peserta diajak melihat secara langsung bagaimana nilai budaya, spiritualitas, dan tata kelola lokal berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan formal.
Pengalaman tersebut menjadi ruang belajar penting bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu lahir dari pendekatan administratif semata, tetapi juga dapat tumbuh dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat.
Baca juga: Menuju World Class University, Prodi AP Umsida Pacu Inovasi Kurikulum Berstandar Internasional
Mengenal Nilai Luhur Masyarakat Tengger
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari tokoh adat sekaligus pemangku kepentingan lokal, Bambang Suprapto.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat Tengger dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai luhur, spiritualitas, serta harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam.
“Masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat berbudi luhur yang menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini juga merupakan wilayah suci yang dijaga melalui berbagai ritual adat,” ungkapnya.
Bambang juga memaparkan sejarah masyarakat Tengger yang memiliki akar budaya kuat, termasuk legenda Joko Seger dan Roro Anteng yang menjadi asal-usul nama Tengger.
Selain itu, kawasan Bromo menjadi pusat peribadatan umat Hindu Tengger dengan keberadaan pura sebagai ruang sakral.
“Meskipun umat Hindu di seluruh dunia memiliki Tuhan yang sama, yang membedakan adalah cara beribadah dan adatnya. Di Tengger, nilai kesucian sangat dijaga,” tambahnya.
Lihat juga: International Class Prodi Administrasi Publik Umsida Bahas Isu Global Lewat Tiga Laboratorium
Tata Kelola Hibrida Berbasis Pemerintah dan Adat
Dari perspektif Administrasi Publik, praktik tata kelola masyarakat Tengger menjadi contoh menarik karena memadukan sistem pemerintahan formal dengan hukum adat.
Pemerintah tetap hadir sebagai fasilitator, sementara kebijakan lokal disesuaikan dengan norma dan nilai adat yang berlaku.
“Kami tetap mengikuti sistem pemerintah, seperti administrasi kependudukan yang sudah berbasis digital. Namun, untuk kebijakan yang tidak sesuai dengan adat, tentu akan kami sesuaikan,” jelas Bambang.
Ia juga mencontohkan adanya regulasi adat yang mengatur kawasan suci, termasuk larangan aktivitas tertentu yang dianggap melanggar kesakralan.
Selain itu, masyarakat Tengger memiliki pembatasan terhadap investasi, terutama terkait kepemilikan tanah oleh investor luar.
“Hotel dan usaha di kawasan ini sebagian besar milik masyarakat Tengger sendiri. Kami ingin mempertahankan pariwisata tanpa menghilangkan nilai adat,” ujarnya.
Model ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Tengger tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat juga berupaya menjaga identitas, ruang sakral, dan keberlanjutan sosial budaya agar tidak hilang di tengah perkembangan kawasan wisata.
Pembelajaran Global tentang Governance Berbasis Budaya
Kegiatan ini turut diikuti narasumber internasional, di antaranya Kenneth Lee Tze Wui, Madlyn D Tingco, dan Zshyna Mae V Ahmed.
Bersama dosen AP Umsida dan mahasiswa internasional, mereka mengikuti proses pembelajaran budaya secara langsung di tengah masyarakat Tengger.
Madlyn D Tingco menyampaikan kesannya terhadap praktik tata kelola berbasis budaya yang diterapkan masyarakat setempat.
Menurutnya, Tengger memberi pelajaran penting tentang bagaimana harmoni sosial dapat menjadi fondasi dalam pengelolaan masyarakat.
“Tempat ini sangat nyaman dan masyarakatnya ramah. Saya melihat nilai harmoni yang kuat di sini, dan ini menjadi pembelajaran penting dalam governance berbasis budaya,” ungkapnya.
Bambang juga menegaskan bahwa kekuatan nilai adat membuat kehidupan sosial masyarakat Tengger relatif terjaga.
“Di desa Tengger, hampir tidak ada permasalahan sosial karena masyarakat memegang teguh nilai adat dan kebersamaan,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa Administrasi Publik Umsida diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif kebijakan formal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Dengan begitu, mahasiswa dapat memahami bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya harus efektif secara administratif, tetapi juga inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap nilai masyarakat.
Penulis: Dea
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
