Ap.umsida.ac.id – Transformasi pelayanan publik menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di era digital saat ini. Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan efisien, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk terus berinovasi.
Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kesenjangan akses teknologi masih menjadi hambatan nyata.
Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Di lingkungan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), isu pelayanan publik terus dikaji dan dibahas dalam proses pembelajaran maupun kegiatan pengabdian masyarakat.
Program Studi Administrasi Publik (Prodi AP) Umsida menilai bahwa pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif.
Baca juga: Kolaborasi Aksi Peduli Lingkungan Mahasiswa HIMMAPIK Umsida dan HIMANATA Surabaya
Inovasi yang Tetap Berbasis Nilai Dasar Pelayanan
Menurut Kaprodi AP Umsida, Ilmi Usrotin C SAP MAP, tantangannya bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai dasar administrasi publik itu sendiri.
“Hari ini kita hidup dalam era yang mengedepankan kecepatan dan digitalisasi,” ungkap Ilmi saat ditemui di ruang prodi, Senin (16/6/2025).
“Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa esensi dari pelayanan publik adalah keberpihakan pada masyarakat. Teknologi harus jadi alat, bukan tujuan,” lanjutnya.
Ilmi menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
Karena itu, mengapa prodi ini menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman adalah agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan adaptif.
“Kami di Prodi Administrasi Publik Umsida telah menambahkan mata kuliah seperti e-Government, digital public service, dan inovasi pelayanan publik. Ini penting agar mahasiswa siap ketika terjun ke sektor birokrasi maupun non-pemerintahan,” tambahnya.
Kolaborasi Kampus dan Pemerintah untuk Perbaikan Layanan
Pandangan terhadap pelayanan publik tak hanya datang dari kalangan akademisi dan pemerintahan, tetapi juga dari mahasiswa umum yang merasakan langsung dampaknya sebagai warga negara.
Sabila Amelia, mahasiswa semester 6 dari Prodi Ilmu Komunikasi Umsida, menilai bahwa pelayanan publik saat ini sudah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu banyak perbaikan terutama dalam hal akses dan kejelasan prosedur.
“Saya pernah membantu orang tua mengurus administrasi kependudukan secara online. Prosesnya sebenarnya cepat, tapi informasi di awal kurang jelas. Jadi kami harus datang ke kantor kelurahan juga,” ungkapnya.
Sabila juga menyoroti pentingnya edukasi digital kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi bisa benar-benar optimal dan merata.
“Tidak semua orang paham cara mengakses layanan digital, apalagi yang usianya sudah lanjut. Menurut saya, mahasiswa dari semua jurusan bisa ikut bantu, misalnya lewat sosialisasi atau pendampingan warga,” tambahnya.
Ia berharap ke depan ada lebih banyak ruang kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah, terlepas dari latar belakang program studi.
Lihat juga: Program Studi Administrasi Publik Umsida Berkomitmen Pertahankan Akreditasi Unggul
Mahasiswa sebagai Jembatan Solusi
Mahasiswa Administrasi Publik memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan pelayanan publik, khususnya melalui kegiatan magang dan pembelajaran berbasis praktik.
Febrianti, mahasiswa semester 4 Prodi Administrasi Publik Umsida, menceritakan pengalamannya saat menjalani magang di Kantor Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
“Selama magang, saya melihat langsung bagaimana digitalisasi pelayanan seperti pendaftaran KTP online atau layanan aduan warga belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Banyak masyarakat, khususnya lansia, yang masih kesulitan mengakses layanan,” ujarnya.
Febrianti menilai bahwa, keterlibatannya di lapangan membentuk kepekaan terhadap kondisi masyarakat serta meningkatkan kemampuan untuk menyusun solusi atas persoalan publik yang dihadapi sehari-hari.
“Saya merasa kegiatan seperti ini sangat membekali kami untuk menjadi problem solver yang peka terhadap realitas. Kami ingin jadi bagian dari perubahan, bukan hanya pengamat,” tutupnya.
Pendidikan Administrasi Publik yang Responsif
Peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi birokrat yang adaptif menjadi sangat krusial di tengah kompleksitas birokrasi saat ini.
Prodi Administrasi Publik Umsida terus berupaya merespons tantangan tersebut melalui pembaruan kurikulum, penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintahan, serta peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program riset dan pengabdian masyarakat.
Dengan strategi itu, Umsida mendorong lulusan agar tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkeadilan.
Sebab, pelayanan publik tidak sekadar soal teknologi, melainkan juga menyangkut keadilan, keterjangkauan, serta keberpihakan kepada masyarakat luas.
Penulis: Muhammad Amar
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
