ap.umsida.ac.id – Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP UMSIDA) menghadirkan pengalaman akademik internasional melalui kegiatan International Class Laboratory dan Visiting Professor, Kamis (13/08). Kegiatan tersebut menghadirkan dua pakar dari Burapha University, Thailand, yang berbagi perspektif mengenai kebijakan publik, hukum, kebencanaan, lingkungan, hingga tata kelola adaptif menghadapi perubahan iklim.
International Fellowship Program menjadi ruang bagi mahasiswa AP UMSIDA untuk memperluas wawasan akademik melalui pembelajaran lintas negara. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga diajak membaca praktik kebijakan publik berdasarkan pengalaman Thailand. Agenda pertama menghadirkan Asst Prof Dr Noppawan Phoungpha, BPA, MPA, yang membawakan materi Data-driven Public Policy and Strategic Planning Futures. Materi tersebut dikaitkan dengan studi kasus Thailand’s Disaster Policy: Flood Management Case. Dalam pemaparannya, Noppawan menjelaskan bahwa persoalan banjir tidak dapat dilihat hanya sebagai akibat curah hujan tinggi. Banjir juga berkaitan dengan infrastruktur, urbanisasi, tata guna lahan, kapasitas pemerintah, serta komunikasi publik.
“Banjir adalah persoalan tata kelola, bukan sekadar curah hujan,” ujarnya.
Noppawan juga memaparkan pengalaman Thailand dalam menghadapi banjir besar pada 2011. Peristiwa tersebut berdampak pada hampir 13 juta orang dengan korban meninggal mencapai 680 jiwa serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
Dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Sektor pertanian, industri, pariwisata, hingga rantai pasok turut terdampak.
Karena itu, penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, sektor swasta, dan masyarakat perlu memiliki peran yang saling terhubung.
Thailand kemudian mengembangkan berbagai kebijakan nasional, rencana penanggulangan bencana, serta pengelolaan sumber daya air. Perencanaan lokal juga menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Pendekatan tersebut dibangun melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama dilakukan sebelum banjir melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Tahap kedua dilakukan ketika banjir berlangsung melalui respons dan evakuasi. Tahap ketiga dilakukan setelah banjir melalui pemulihan dan rehabilitasi.
Data menjadi salah satu unsur penting dalam setiap tahapan tersebut. Data membantu pemerintah mengidentifikasi risiko, menentukan prioritas evakuasi, serta menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Keputusan publik perlu berdasar data dan kebutuhan warga,” jelasnya.
“Banjir adalah persoalan tata kelola, bukan sekadar curah hujan,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi pintu masuk. Mahasiswa diajak melihat bencana secara lebih luas. Kebijakan publik harus hadir sebelum, saat, dan sesudah bencana.
Sesi berikutnya menghadirkan Dr Chitaporn Pisolyabutra Tovisetkul dengan materi Institutional Integrity and Adaptive Governance in Resilient Legal Frameworks. Materi tersebut dipadukan dengan pembahasan Geopark: Climate Change Shield for Sustainability.
Chitaporn menjelaskan bahwa geopark tidak hanya berkaitan dengan kawasan yang memiliki keunikan geologi. Di dalamnya terdapat nilai ekologis, arkeologis, budaya, pendidikan, serta potensi ekonomi masyarakat.
Konsep UNESCO Global Geoparks menempatkan kawasan geopark sebagai wilayah geografis terpadu yang memiliki situs geologi bernilai internasional. Pengelolaannya diarahkan pada perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Geopark harus menjadi ruang perlindungan, pendidikan, dan keberlanjutan,” terangnya
Menurut Chitaporn, aspek hukum menjadi bagian penting dalam pengelolaan geopark. Regulasi yang kuat diperlukan agar geopark tidak berhenti sebagai destinasi wisata, tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Dalam pemaparannya, terdapat tiga bentuk perlindungan yang dapat diperkuat melalui geopark, yaitu perlindungan geologi dan ekosistem, perlindungan sosial ekonomi masyarakat, serta perlindungan melalui pendidikan.
Thailand sendiri memiliki 11 geopark. Dua di antaranya telah memperoleh status UNESCO Global Geopark, yaitu Satun UNESCO Global Geopark dan Khorat UNESCO Global Geopark.
Melalui International Class Laboratory dan Visiting Professor, AP UMSIDA memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami kebijakan publik dalam perspektif internasional. Pembelajaran dari Thailand menunjukkan bahwa persoalan publik seperti banjir, perubahan iklim, dan pengelolaan kawasan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Dibutuhkan data, perencanaan strategis, regulasi, kolaborasi, serta kapasitas adaptif pemerintah. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen AP UMSIDA dalam menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi global. Dari persoalan banjir hingga pengelolaan geopark, mahasiswa diajak memahami satu pesan penting: tata kelola publik pada akhirnya harus mampu melindungi kehidupan masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan masa depan.
