Ap.umsida.ac.id – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida) memperoleh kesempatan memperluas pemahaman tentang pemerintahan digital melalui program Student Mobility di Burapha University (BUU), Thailand.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa membandingkan penerapan e-government di Indonesia dan Thailand melalui workshop, diskusi akademik, serta interaksi langsung bersama mahasiswa dan dosen BUU.
Program ini diikuti oleh lima delegasi Umsida yang terdiri atas tiga mahasiswa Administrasi Publik dan dua mahasiswa Hukum.
Salah satu agenda utamanya membahas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, serta cara pemerintah membangun kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan digital.
Baca juga: Kolaborasi Hijau HIMMAPIK Umsida Dorong Desa Tanjek Wagir Lebih Produktif dan Lestari
Mengenal Inovasi Pemerintahan Digital Indonesia
Dalam sesi akademik, Kaprodi Administrasi Publik Umsida, Ilmi Usrotin Choiriyah MAP, memperkenalkan berbagai praktik e-government yang telah diterapkan di Indonesia.
Salah satu contoh yang dibahas adalah pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung pelayanan pemerintahan agar lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Materi tersebut tidak hanya menjelaskan fungsi teknologi, tetapi juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan perlu disertai kesiapan sumber daya manusia, tata kelola data, dan kebijakan yang jelas.
Tanpa dukungan tersebut, aplikasi pelayanan publik berisiko hanya menjadi sarana administratif yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terangnya.
“Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Ilmi.
Mahasiswa AP Umsida kemudian berdiskusi dengan peserta dari Thailand mengenai tantangan penerapan teknologi di sektor publik.
Diskusi tersebut membuka pemahaman bahwa setiap negara memiliki karakter masyarakat, sistem birokrasi, serta kesiapan infrastruktur yang berbeda.
Lihat juga: International Fellowship Program Hadirkan Pakar Bahas Kebijakan Publik dan Iklim
Membandingkan Pendekatan Indonesia dan Thailand
Sesi workshop menjadi semakin menarik ketika mahasiswa Burapha University turut menjelaskan praktik pemerintahan digital di Thailand.
Kedua kelompok mahasiswa saling membandingkan cara pemerintah memberikan informasi, menyediakan layanan, dan memanfaatkan sistem digital untuk berhubungan dengan masyarakat.
Mediana, salah satu mahasiswa AP Umsida yang mengikuti kegiatan, mengaku memperoleh banyak perspektif baru dari proses tersebut.
“Kami tidak hanya menerima materi, tetapi juga membandingkan langsung pengalaman Indonesia dan Thailand,” jelasnya.
“Dari diskusi itu terlihat bahwa penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan di setiap negara,” ungkapnya.
Perbandingan tersebut membuat mahasiswa memahami bahwa keberhasilan e-government tidak cukup dinilai dari kecanggihan aplikasi.
Kemudahan penggunaan, keterbukaan informasi, keamanan data, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan juga menjadi bagian penting.
Komunikasi Menguatkan Kepercayaan Publik
Selain teknologi, kegiatan ini membahas komunikasi pemerintahan yang disampaikan oleh Dr Poppy Febriana SSos MMedKom, Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Umsida sekaligus dosen Ilmu Komunikasi.
Materi tersebut menekankan bahwa sistem digital yang baik perlu didukung komunikasi publik yang jelas dan terpercaya.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan teknologi. Masyarakat juga perlu memahami manfaat, cara penggunaan, serta keamanan sistem tersebut,” paparnya.
“Komunikasi yang terbuka menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital,” terangnya.
Bagi mahasiswa Administrasi Publik, pengalaman ini menjadi pembelajaran penting karena mempertemukan aspek teknologi, kebijakan, dan komunikasi dalam satu pembahasan.
Mereka tidak hanya memahami e-government secara konseptual, tetapi juga melihat bagaimana praktiknya dapat berbeda di setiap negara.
Melalui program Student Mobility ini, AP Umsida terus mendorong mahasiswa memiliki wawasan global dan kemampuan membandingkan tata kelola pemerintahan lintas negara.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk ikut menghadirkan inovasi pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
