13
Dec
ap.umsida.ac.id- Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengadakan pelatihan analisis kebijakan bertajuk “Transformasi Kebijakan Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah: Pelatihan Analisis Berbasis Studi Kasus.” Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 29 November 2024, di Aula KH. Mas Mansyur Kampus 1 Umsida.
Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Zurron Arifin, S.STP., M.KP (Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Gresik) dan Zainul Arifin Umar, S.STP., MA (Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo), serta dimoderatori oleh Hendra Sukmana, M.KP (Sekpro Administrasi Publik, Umsida). Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi kebijakan publik dalam konteks digitalisasi dan meningkatkan kemampuan analisis kebijakan di kalangan mahasiswa. Peserta juga diajak untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Hendra Sukmana, M.KP (Sekpro Administrasi Publik, Umsida), pelatihan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Prodi Administrasi Publik Umsida dalam mendukung proses belajar mengajar mahasiswa serta meningkatkan kemampuan analisis kebijakan di era digital yang semakin kompleks.
“Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pembinaan bagi mahasiswa. Tentunya, individu Untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi analis kebijakan yang kompeten.” Jelas hendra.
Lebih jauh, Zurron Arifin menjelaskan bahwa pengaduan publik bukan hanya sekadar keluhan, tetapi juga merupakan sumber informasi yang berharga untuk formulasi kebijakan yang lebih baik.
“Pengaduan publik harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya sebagai masalah yang harus diselesaikan.” Ujarnya
Zurron Arifin juga menekankan pentingnya kebijakan yang melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat.
“Kebijakan deliberatif harus memenuhi tiga kriteria utama: kejelasan instrumen kebijakan, keterlibatan aktor terkait, dan durasi proses yang ideal.Contohnya, pengaduan terkait layanan transportasi publik menunjukkan bagaimana masukan masyarakat dapat mengarah pada kebijakan yang lebih responsif.” Pungkasnya
“Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Tiga isu utama yang menjadi sorotan adalah pengelolaan big data, disrupsi informasi, dan citra pemerintah di mata publik. Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas kebijakan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial, pemerintah daerah diharapkan dapat beradaptasi. Kita harus siap menghadapi tantangan dan terus meningkatkan mekanisme pengaduan publik agar lebih efektif.” ungkap Zurron.
“Saya harap acara ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengaduan, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” harap Zurron.
Pelatihan ini selanjutnya dipandu oleh Zainul Arifin Umar, S.STP., MA, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan publik.
Zainul Arifin Umar menjelaskan bahwa pelatihan ini mencakup berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan, seperti pendekatan empiris, deskriptif, preskriptif, dan normatif. Peserta diajarkan untuk mengidentifikasi masalah publik, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan merumuskan rekomendasi yang efektif. Dalam sesi diskusi ini, peserta berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam analisis kebijakan di lingkungan mereka. Diskusi ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai kompleksitas kebijakan publik yang bersifat multidimensional.
“Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada pembuatan kebijakan, tetapi juga pada evaluasi dampak dan proses implementasinya. Kebijakan Publik juga merupakan realitas yang kompleks dan bersifat multidimensional,” ungkapnya.
Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah pentingnya Policy Brief sebagai alat untuk advokasi dan eksplorasi kebijakan. Zainul menekankan bahwa Policy Brief memberikan informasi mendalam mengenai pilihan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Irawati (2017) dan Heryana (2020) yang menekankan peran penting Policy Brief dalam proses pengambilan keputusan.
“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada para peserta, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.” harap Zainul
Hendra menutup acara ini dengan menyampaikan bahwa tugas analis kebijakan adalah amanah yang berat.
“Seorang analis kebijakan tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga dituntut untuk menganalisis kebijakan yang ada dan menilai keberhasilan implementasinya. Selain itu, mereka harus mampu memberikan alternatif kebijakan yang inovatif, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan publik. Semoga kedepan para peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan menjadi analis kebijakan yang handal dan dapatt berkontribusi bagi publik dan negara.
