Ap.umsida.ac.id – Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida), sukses menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan bertajuk “Transformasi Kebijakan Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah: Pelatihan Berbasis Studi Kasus”.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (29/11/2024) di Aula KH Mas Mansur Kampus 1 Umsida, menghadirkan dua pemateri ahli di bidangnya yang memberikan wawasan komprehensif terkait tantangan dan solusi transformasi kebijakan publik di era digitalisasi.
Dua Pemateri Ahli Berbagi Wawasan Mendalam
Dalam pelatihan ini, Zurron Arifin, S.STP, MKP, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Gresik, dan Zainul Arifin Umar, S.STP, MA, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, hadir sebagai pembicara utama. Diskusi ini dipandu oleh Hendra Sukmana, SAP, MKP, dosen Administrasi Publik Umsida yang bertindak sebagai moderator.
Zurron Arifin membahas tantangan dan peluang transformasi kebijakan publik di era digitalisasi, dengan fokus pada pengelolaan data statistik dan informasi publik. Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan. “Digitalisasi tidak hanya sekadar tren, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab tuntutan masyarakat modern,” ujarnya.
Sementara itu, Zainul Arifin Umar menekankan pentingnya strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi hanya akan berhasil jika didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.
Sambutan dari Ketua Pelaksana dan Kaprodi Administrasi Publik Umsida
Ketua pelaksana kegiatan menekankan urgensi transformasi kebijakan publik dalam menghadapi dinamika pemerintahan modern. “Saat ini, tantangan dan kompleksitas dalam pemerintahan semakin meningkat. Oleh karena itu, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam berbagai sektor kebijakan publik,” ungkapnya.
Ilmi Usrotin Choiriyah, MKP, Kaprodi Administrasi Publik Umsida, dalam sambutannya mengapresiasi keberlangsungan kegiatan ini sebagai bagian dari program tahunan Prodi Administrasi Publik. Ia menyebutkan bahwa pelatihan ini berfungsi sebagai pendukung utama proses pembelajaran mahasiswa. “Transformasi kebijakan publik, khususnya melalui digitalisasi, kini menjadi langkah tak terelakkan. Digitalisasi diharapkan mampu mendorong transparansi, efisiensi, dan efektivitas kebijakan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan implementasi digitalisasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses yang tidak merata, dan infrastruktur keamanan data. “Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dan pemangku kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara komprehensif, termasuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menyesuaikan dinamika sosial,” tambahnya.
Lihat juga: Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Sidoarjo: Inovasi PLAVON Dukcapil
Mahasiswa dan Pemerintah Aktif Terlibat Pelatihan
Pelatihan ini melibatkan mahasiswa semester 5 Program Studi Administrasi Publik serta beberapa perwakilan dari organisasi perangkat daerah. Mahasiswa mendapat kesempatan mempelajari proses penyusunan kebijakan berbasis studi kasus secara langsung. Hal ini diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kompetensi analisis kebijakan mereka.
Para peserta, baik mahasiswa maupun perwakilan pemerintah daerah, diajak untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan kebijakan berbasis digital sekaligus menawarkan solusi inovatif yang relevan. Pelatihan ini menciptakan kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern.
Rekomendasi untuk Transformasi Kebijakan Publik
Sebagai hasil dari pelatihan ini, beberapa rekomendasi strategis dihasilkan, di antaranya:
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Aparatur pemerintah perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang intensif untuk menguasai teknologi informasi yang relevan dengan transformasi kebijakan publik. - Pengembangan Infrastruktur Digital
Pemerintah disarankan mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang mendukung, termasuk menyediakan akses internet yang merata hingga ke wilayah terpencil. - Penyusunan Kebijakan yang Adaptif
Kebijakan publik harus dirancang untuk menghadapi tantangan di masa depan, seperti kebutuhan akan keamanan data, integrasi teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dan pemangku kebijakan untuk bertukar pikiran serta memahami pentingnya kolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan digitalisasi sebagai fokus utama, kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi berbasis digital tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Pelatihan ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintahan mampu melahirkan solusi yang relevan dan inovatif untuk menghadapi tantangan di era digital.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
