Ap.umsida.ac.id – Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan.
Namun, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Isnaini Rodiyah di Desa Gemurung, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung yang berdampak pada efektivitas program ini.
SDM: Tantangan dari Penempatan hingga Pemahaman Lokal
Salah satu kendala utama dalam implementasi PKH di Desa Gemurung adalah penempatan pendamping PKH yang tidak berasal dari daerah setempat. Pendamping sering kali kesulitan memahami secara mendalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang mereka dampingi. Hal ini menghambat mereka dalam memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Baca juga: Penguatan Kebijakan TI untuk Transformasi Digital di Sektor Pariwisata
Dalam wawancara yang dilakukan, seorang pendamping PKH menyatakan bahwa ia masih kurang memahami kondisi ekonomi warga Desa Gemurung karena berasal dari daerah lain. Selain itu, monitoring terhadap penerima manfaat juga menjadi kurang optimal karena keterbatasan akses informasi dan jarak antara tempat tinggal pendamping dengan wilayah dampingan.
Padahal, peraturan dalam PKH mengamanatkan adanya monitoring dan evaluasi rutin, termasuk kunjungan ke rumah penerima manfaat untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan. Kurangnya pelibatan pendamping dalam proses pemutakhiran data juga menjadi kendala tambahan. Data hanya dapat diakses oleh operator desa pada waktu-waktu tertentu, yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan monitoring lapangan.
Fasilitas: Minimnya Dukungan Infrastruktur PKH
Selain SDM, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan PKH di Desa Gemurung. Balai desa yang digunakan sebagai tempat pertemuan kelompok penerima manfaat sering kali hanya dilengkapi dengan fasilitas seadanya. Tidak ada alat peraga, LCD, atau perangkat lain yang mendukung sosialisasi program secara efektif.
Dalam wawancara, pendamping PKH mengungkapkan bahwa ia bahkan harus menggunakan laptop pribadi untuk menjelaskan informasi kepada penerima manfaat. Ketidaktersediaan fasilitas ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap program menjadi terbatas. Akibatnya, sebagian penerima manfaat tidak sepenuhnya memahami tujuan program atau menggunakan bantuan sesuai dengan komponen yang ditentukan.
Dampak Terhadap Implementasi
Keterbatasan SDM dan fasilitas ini memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan PKH. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan banyak penerima manfaat tidak memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, seperti yang seharusnya. Sebagian besar justru menggunakan bantuan untuk keperluan lain, bahkan terkadang yang tidak relevan dengan tujuan program.
Lihat juga: Digitalisasi dalam Kebijakan Publik: Pelatihan Analisis untuk Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan
Selain itu, kurangnya monitoring yang memadai membuat proses evaluasi program menjadi sulit. Pendamping tidak dapat secara langsung memverifikasi apakah bantuan telah digunakan dengan benar, dan pemerintah desa sering kali tidak memiliki kapasitas atau sarana untuk mendukung proses ini.
Mencari Solusi: Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merekrut pendamping PKH dari daerah setempat. Pendamping lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya, sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif.
Kedua, perlu ada peningkatan fasilitas pendukung. Pemerintah desa dan pusat dapat bekerja sama untuk menyediakan alat peraga, perangkat digital, dan sarana lainnya untuk mendukung sosialisasi program. Dengan fasilitas yang memadai, penerima manfaat dapat lebih memahami tujuan program dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan.
Ketiga, integrasi teknologi dapat menjadi solusi jangka panjang. Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk monitoring dan evaluasi dapat membantu pendamping memantau penggunaan bantuan secara real-time. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memperbarui data penerima manfaat secara lebih cepat dan akurat.
PKH adalah program yang memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan SDM dan fasilitas, harus segera diatasi. Dengan memperkuat kapasitas pendamping dan menyediakan fasilitas yang memadai, program ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya. Desa Gemurung dapat menjadi contoh bagaimana penguatan di tingkat lokal mampu mendukung kesuksesan kebijakan nasional
Penulis: Indah Nurul AIniyah
