Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Sidoarjo: Inovasi PLAVON Dukcapil

Ap.umsida.ac.id – Sidoarjo, kabupaten di Jawa Timur, telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pelayanan Via Online (PLAVON) yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Inovasi ini menjadi contoh implementasi e-government yang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih cepat dan efisien. Penelitian oleh Ilmi Usrotin Choiriyah, Kaprodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengungkap keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan PLAVON sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik.
Infrastruktur Legal: Dasar Hukum yang Kuat
Sumber: Ilsutrasi AI

PLAVON Dukcapil dilandasi dasar hukum yang jelas, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring hingga surat edaran Bupati Sidoarjo. Infrastruktur legal ini tidak hanya memberikan kekuatan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Menurut Choiriyah, dasar hukum yang kuat menjadi pijakan penting dalam memastikan keberlanjutan layanan berbasis digital. Dengan adanya regulasi tersebut, inovasi seperti PLAVON dapat berjalan konsisten dan mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Baca juga: Peran Teknologi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi SIPRAJA di Desa Banjarbendo

Infrastruktur Institusional: Kolaborasi Antarinstansi

Keberhasilan PLAVON juga didukung oleh infrastruktur institusional yang kokoh. Penelitian menunjukkan adanya koordinasi efektif antara Dinas Dukcapil dan pemerintah desa, khususnya di Desa Pulungan, Kecamatan Sedati. Kolaborasi ini meliputi pelatihan penggunaan aplikasi, komunikasi intensif, dan dukungan teknis untuk memastikan akses layanan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Choiriyah menekankan pentingnya komunikasi antarinstansi sebagai faktor utama keberhasilan implementasi e-government di tingkat lokal. Dengan pelibatan aktif pemerintah desa, pelayanan administrasi berbasis digital menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Infrastruktur Manusia: Kesiapan dan Tantangan SDM

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), pegawai desa di Desa Pulungan telah terlatih dalam mengoperasikan PLAVON. Namun, penelitian Choiriyah menemukan bahwa tantangan besar justru terletak pada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang sering kesulitan menggunakan aplikasi. Rendahnya literasi digital menjadi kendala signifikan yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Akibatnya, petugas desa sering kali harus membantu warga secara langsung dalam proses administrasi, seperti perekaman data dan pencetakan dokumen. Oleh karena itu, Choiriyah merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknologi.

Lihat juga: Prodi Administrasi Publik Umsida Dorong Percepatan Smart City di Sidoarjo Lewat FGD Inovatif

Infrastruktur Teknologi: Dukungan Fasilitas Digital

PLAVON memanfaatkan teknologi seperti komputer dan akses internet di kantor-kantor desa. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Pulungan memiliki ponsel pintar, sehingga secara teknis dapat mengakses aplikasi ini. Namun, tantangan utama adalah kestabilan jaringan internet. Koneksi yang lambat dan gangguan teknis sering kali menghambat kelancaran pelayanan. Choiriyah menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur teknologi, terutama penyediaan jaringan internet yang lebih stabil, sebagai langkah mendesak untuk memperbaiki kualitas layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Tantangan Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu kendala utama implementasi PLAVON adalah kurangnya sosialisasi yang efektif. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan ini, meskipun telah diperkenalkan sejak masa pandemi COVID-19. Choiriyah merekomendasikan peningkatan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pertemuan warga, dan pelibatan tokoh masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan semua warga memahami cara mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara optimal.

Masa Depan Digitalisasi Administrasi Publik

PLAVON Dukcapil merupakan wujud nyata transformasi digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. Dengan mengatasi tantangan yang ada, seperti meningkatkan literasi digital, memperkuat jaringan internet, dan memperluas sosialisasi, program ini memiliki potensi untuk menjadi model e-government di daerah lain di Indonesia. Choiriyah menegaskan bahwa digitalisasi administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Transformasi digital melalui e-government seperti PLAVON mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan administrasi yang cepat dan mudah, inovasi ini juga diharapkan menciptakan masyarakat yang lebih melek teknologi dan siap menghadapi era digital. Dengan strategi yang tepat, PLAVON dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong modernisasi layanan publik di seluruh Indonesia.

Penulis: Indah Nurul Ainiyah