Ap.umsida.ac.id – Revolusi dalam pelayanan publik di Indonesia terus berkembang seiring dengan diterapkannya berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja di sektor pemerintahan.
Salah satu kebijakan penting yang saat ini menjadi fokus adalah PermenPAN RB No. 6 Tahun 2022 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS).
Di Kabupaten Sidoarjo, kebijakan ini diimplementasikan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai upaya untuk menyelaraskan penilaian kinerja dengan strategi praktis guna meningkatkan kompetensi dan efektivitas organisasi di sektor publik.
Ahmad Riyadh, seorang dosen Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), dalam penelitiannya yang bersifat deskriptif kualitatif, mengkaji lebih dalam dinamika implementasi kebijakan ini.
Penelitian yang dilakukan menyoroti beberapa aspek utama dalam penerapan kebijakan penilaian kinerja, termasuk bagaimana kebijakan tersebut memberikan penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh terhadap kinerja PNS.
Dalam proses penilaian ini, setiap karyawan dilacak pekerjaannya secara rinci, baik dari segi produktivitas individu maupun kontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan.
Hal ini tidak hanya memudahkan evaluasi pribadi, tetapi juga menjadi alat untuk menilai efektivitas organisasi.
Kebijakan ini menekankan pentingnya dialog antara karyawan dan atasan dalam proses evaluasi. Melalui dialog terbuka, karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta potensi pengembangan diri yang mereka miliki. Sebaliknya, atasan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan memperbaiki kinerjanya.
Selain dialog, studi ini juga menemukan bahwa kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penilaian. Tidak hanya atasan langsung, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kinerja PNS, turut serta dalam menilai dan memberikan masukan.
Ini menciptakan evaluasi yang lebih komprehensif, menggabungkan berbagai perspektif untuk menghasilkan penilaian yang adil dan akurat. Keterlibatan banyak pihak ini menjadi salah satu faktor kunci yang menjadikan implementasi kebijakan ini lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Dari segi strategi, kebijakan ini menawarkan fleksibilitas dalam metode evaluasi. Di BKD Sidoarjo, misalnya, diterapkan berbagai teknik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan setiap divisi.
Mulai dari penilaian berbasis indikator kinerja utama (IKU) hingga analisis kualitatif, semua dilakukan untuk memastikan penilaian kinerja yang efektif dan dapat diandalkan.
Dengan adanya diversifikasi metode evaluasi, diharapkan kinerja PNS dapat lebih terukur dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
Namun, penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Studi ini mengungkap bahwa salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan tujuan kebijakan dengan strategi praktis yang diterapkan di lapangan.
Meski kebijakan ini dirancang dengan baik, implementasinya memerlukan penyesuaian terus-menerus agar tetap relevan dengan kondisi organisasi dan lingkungan eksternal.
Diperlukan pemahaman yang mendalam serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan optimal.
Ahmad Riyadh juga menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif dalam implementasi kebijakan ini. Seiring perubahan dinamika organisasi dan perkembangan teknologi, kebijakan penilaian kinerja harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat.
Misalnya, dengan memanfaatkan platform digital untuk mempermudah proses penilaian dan pelaporan. Di Sidoarjo, penggunaan teknologi dalam evaluasi kinerja sudah mulai diterapkan, meskipun masih dalam tahap awal. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Dalam jangka panjang, implementasi PermenPAN RB No. 6 Tahun 2022 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sektor publik, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi pelayanan.
Kebijakan ini juga memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan kompetensi PNS melalui pendekatan yang lebih personal dan adaptif.
Dengan penilaian kinerja yang lebih objektif dan menyeluruh, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional, di mana setiap karyawan termotivasi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya.
Pada akhirnya, revolusi dalam evaluasi pelayanan publik ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan, strategi, dan implementasi di lapangan. Dengan terus berfokus pada peningkatan kompetensi dan efektivitas, sektor publik di Indonesia dapat semakin siap menghadapi tantangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Implementasi yang baik dari kebijakan ini di Kabupaten Sidoarjo bisa menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola penilaian kinerja PNS yang lebih efektif dan relevan.
Penulis: Indah N. Ainiyah
