ap.umsida.ac.id– Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi pun membutuhkan lebih dari sekadar perubahan aturan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam bedah buku Administrasi Publik Umsida. Forum ini membahas tantangan birokrasi dan kebijakan pemberantasan korupsi.
Kegiatan berlangsung pada Jumat (6/11/2026) di Kampus 1 Umsida. Tepatnya, di Ruang Pleno lantai tujuh GKB 1.
IAPA Jawa Timur menggandeng Prodi Administrasi Publik Umsida sebagai tuan rumah. Kegiatan menghadirkan akademisi, mahasiswa, pengurus IAPA, dan praktisi pemerintahan.
Sebelum diskusi, peserta menikmati pertunjukan Tari Banjar Kemuning. Tarian khas Sidoarjo tersebut menjadi pembuka kegiatan.
Lihat Juga: Prodi Administrasi Publik Umsida Gelar Sharing Session untuk Mahasiswa Baru 2026
Dua Buku Ungkap Tantangan Birokrasi
Diskusi menghadirkan dua buku yang membahas persoalan pemerintahan Indonesia. Keduanya menawarkan perspektif mengenai reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Buku pertama berjudul Diskresi Birokrasi dari Regulasi ke Implementasi di Era Digital. Karya tersebut ditulis Dr Sri Juni Woro Astuti MCom.
Buku ini mengulas penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Diskresi memberikan ruang pengambilan keputusan sesuai kebutuhan pelayanan publik.
Namun, penerapannya membutuhkan pertimbangan matang dan tanggung jawab aparatur.
Sementara itu, buku kedua membahas dinamika kebijakan pemberantasan korupsi. Buku tersebut berjudul Dinamika Reformasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Karya Dr Mohammad Nuh SIP MSi mengulas perjalanan kebijakan antikorupsi. Pembahasannya mencakup perkembangan sejak Orde Lama hingga Reformasi.
Mohammad Nuh menegaskan pentingnya kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.
“Korupsi diberantas dengan institusi yang kuat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penguatan sistem pemerintahan. Integritas warga negara juga menjadi bagian penting pemberantasan korupsi.
Akademisi dan Praktisi Bahas Reformasi
Forum menghadirkan sejumlah pembahas dari berbagai institusi pemerintahan dan akademik.
Triyoga Muhtar Habibi MH hadir mewakili Ombudsman RI Jawa Timur. Ahmad Riyadh Umar Balahmar PhD turut hadir sebagai akademisi Umsida.
Pembahas lainnya adalah Zainul Arifin Umar SSTP MA. Ia menjabat Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dr Imam Fachruddin MSi juga berpartisipasi dalam forum tersebut. Ia merupakan Kaprodi Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri.
Diskusi dipandu Isna Fitria Agustina MSi sebagai moderator.
Kehadiran para pembahas menghadirkan beragam sudut pandang tentang birokrasi. Pengalaman praktis turut melengkapi pembahasan dari perspektif akademik.
Sabilita, asisten laboratorium Administrasi Publik, menjelaskan tujuan penyelenggaraan kegiatan.
“Kegiatan ini menjadi tempat bertukar gagasan dan berdiskusi,” ungkapnya.
Menurutnya, forum tersebut mempertemukan berbagai pihak dalam bidang administrasi publik. Pertemuan ini juga mempererat hubungan antar prodi di Jawa Timur.
Baca Juga: Tekuni Pencak Silat Sejak SD, Aditya Raih Predikat Wisudawan Berprestasi Administrasi Publik Umsida
Perkuat Jejaring Administrasi Publik Jatim
Bedah buku tersebut menjadi ruang penguatan kolaborasi antarinstitusi. Kegiatan ini juga mempertemukan mahasiswa dengan praktisi pemerintahan.
Melalui diskusi, mahasiswa memperoleh gambaran persoalan birokrasi secara langsung. Mereka dapat memahami hubungan teori dengan praktik kebijakan publik.
Sabilita berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi seluruh peserta.
“Peserta diharapkan memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih luas,” tambahnya.
Wawasan tersebut mencakup birokrasi, kebijakan publik, dan pemberantasan korupsi. Diskusi juga membuka peluang pertukaran pengalaman antarpeserta.
Kolaborasi IAPA Jawa Timur dan Umsida memperkuat jejaring akademik. Pertemuan ini menjadi sarana membangun komunikasi berkelanjutan antarlembaga.
Mahasiswa diharapkan semakin kritis memahami persoalan tata kelola pemerintahan. Pemahaman tersebut penting untuk menghadapi tantangan administrasi publik modern.
Melalui forum ini, Umsida terus mendukung pengembangan keilmuan administrasi publik. Sinergi akademisi dan praktisi diharapkan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sumber: Aslab Administrasi Publik
Editor: Selvy Dwi Machmuda
