Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan kemitraan responsif gender yang dilaksanakan secara offline dan pada pukul 09.00-selesai WIB, Rabu (22/10/2025).
Program INKLUSI merupakan kemitraan Government to Government antara Pemerintah Australia (DFAT/AUSAID) dan Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS, dengan misi utama “Tidak seorangpun tertinggal”. Program ini bertujuan memperkuat kontribusi masyarakat sipil, dalam kemitraan dengan pemerintah, demi tercapainya kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial bagi kelompok masyarakat marjinal.
Dalam kegiatan ini menghadirkan Mareta Ryarsa Hanyfa, S.AP, Manajer Program Inovasi NGO KPS2K Jatim 2025, dalam Forum Group Discussion (FGD)untuk menyoroti kontribusi perempuan, khususnya perempuan akar rumput, sebagai kunci untuk mendorong tujuan pembangunan inklusif di Indonesia.
Mareta menjelaskan bahwa perempuan kini aktif menjadi bagian dari GEDSI Watch, sebuah inisiatif yang mendorong penganggaran pembangunan responsif terhadap gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
“Perempuan bukan hanya penerima manfaat, tapi juga pengawal kebijakan yang inklusif,” ujar Mareta dengan semangat.
Program ini membuka ruang bagi perempuan untuk ikut menentukan arah pembangunan yang adil dan merata.Di tingkat lokal, perempuan telah berhasil mendirikan dan mengelola layanan Pos Pengaduan di enam desa di Kabupaten Gresik dan Lumajang. Mereka juga melakukan pemantauan berbasis komunitas pada layanan UPTD PPA dan PKH. Mareta menambahkan,
“Kami pastikan suara perempuan terdengar, apalagi mereka yang selama ini sering terpinggirkan. Ini bukan sekadar aksi, tapi bentuk perjuangan nyata di desa.” Pungkasnya
Pada tingkat nasional dan global, perempuan Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan strategis seperti Musyawarah Perempuan Nasional yang diselenggarakan Kementerian PPPA di Bali tahun 2024, serta peluncuran Indeks SDGs di Surabaya.
Mareta menegaskan,
“Perempuan memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan, terutama dalam kebijakan besar. Partisipasi aktif di level ini menunjukkan bahwa perempuan sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata.” Tegasnya
Lailul Mursyidah, M.AP (Dosen AP UMSIDA), menyoroti tajam masalah penganggaran publik yang dinilainya tidak responsif, tidak adil, dan tidak inklusif. Menurutnya, praktik ini merupakan indikasi nyata dari kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi administrasi publiknya secara efektif dan efisien.
“Kebijakan penganggaran yang mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dapat dikategorikan sebagai ‘dysfunction’ (disfungsi).” Jelasnya
Lailul juga menambahkan untuk mengatasi disfungsi penganggaran ini, yaitu dengan memanfaatkan data advokasi dari inisiatif monitoring lokal seperti GEDSI Watch (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) untuk memformalkan proses penganggaran.
“Integrasi data advokasi ini memastikan bahwa penganggaran tidak lagi hanya menjadi urusan internal birokrasi, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang paling rentan,” tutur Lailul.
Program INKLUSI yang dijelaskan Mareta berfokus pada tiga pilar utama, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan politik, dengan menargetkan enam isu prioritas terkait perempuan. Pilar sosial budaya mencakup akses identitas hukum, perlindungan sosial, pencegahan perkawinan anak, serta pencegahan dan perlindungan dari kekerasan, terutama terhadap anak. Pada aspek ekonomi, program ini bertujuan mendukung pemulihan ekonomi perempuan dan peningkatan mata pencaharian serta kesempatan kerja. Sementara itu, pilar politik menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di forum publik dengan kewarganegaraan yang inklusif serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap awal.
“Kita ingin perempuan akar rumput punya posisi tawar yang kuat, bukan hanya jadi objek pembangunan, tapi subjek yang menentukan nasibnya sendiri dan komunitasnya.” Tuturnya
“Program ini memakai pendekatan GEDSI yang mengutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dengan strategi pembangunan berbasis tempat. Kami fokus pada penguatan kapasitas perempuan, advokasi berbasis data, serta mengembangkan pusat sumber daya untuk kelompok marjinal agar isu-isu prioritas dapat teratasi secara efektif,” Tutup Mareta.
Rekomendasi:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo harus mereplikasi model Sekolah Perempuan secara terstruktur dan masif di seluruh desa untuk secara sistematis memperkuat kapasitas kepemimpinan dan kesadaran kritis bagi perempuan akar rumput, termasuk penyandang disabilitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Sidoarjo didesak untuk memformalkan kebijakan penganggaran yang eksplisit responsif terhadap GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam dokumen APBD dan APBDes, dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan data advokasi dari inisiatif monitoring lokal seperti GEDSI Watch.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus meningkatkan alokasi dana, sumber daya, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk Program Pemulihan Ekonomi Perempuan guna menjamin akses yang inklusif terhadap modal usaha, pelatihan keahlian, dan konektivitas pasar bagi usaha mikro yang dikelola perempuan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib menjamin alokasi kuota dan memfasilitasi partisipasi yang bermakna bagi perwakilan kelompok perempuan marjinal dan lulusan Sekolah Perempuan dalam setiap forum pengambilan keputusan publik, terutama dalam Musrenbang desa dan kabupaten, untuk mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif.
Link Berita Luar:
