Ap.umsida.ac.id – Banjir bukan sekadar air yang meluap. Ia juga membawa persoalan tata kelola publik. Pesan ini mengemuka dalam International Fellowship Program.
Kegiatan tersebut digelar Program Studi Administrasi Publik Umsida. AP Umsida mengadakan International Class Laboratory, Kamis (13/08/2026).
Kegiatan ini menghadirkan pakar dari Burapha University, Thailand. Ia adalah Asst Prof Dr Noppawan Phoungpha BPA MPA.
Ia membawakan materi tentang kebijakan publik berbasis data. Tema besarnya ialah Data-driven Public Policy and Strategic Planning Futures.
Dalam sesi tersebut, ia membahas kebijakan banjir Thailand. Materinya berjudul Thailand’s Disaster Policy: Flood Management Case.
Baca juga: Desil Bukan Vonis Kemiskinan, Pakar Umsida Soroti Akurasi Data Bansos
Banjir Sebagai Masalah Kebijakan
Dalam pemaparannya, Noppawan menjelaskan kompleksitas banjir Thailand. Banjir tidak hanya disebabkan hujan deras.
Masalah ini berkaitan dengan tata kelola negara. Ia juga terkait perencanaan pembangunan dan infrastruktur.
Selain itu, banjir membutuhkan sistem peringatan dini. Pengelolaan air juga harus dilakukan secara terpadu.
Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu, banjir perlu dilihat sebagai isu kebijakan.
Menurutnya, hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri.
Pemerintah daerah juga perlu berbagi peran. Sektor swasta, komunitas, dan warga harus terlibat.
“Banjir bukan hanya persoalan air dan infrastruktur. Ia juga persoalan tata kelola publik,” ujarnya.
Lihat juga: Dosen Umsida Bawa Nama Indonesia dalam Pemilihan Board Crossref 2026
Data Bencana Jadi Pelajaran
Noppawan juga menyoroti banjir besar Thailand tahun 2011. Peristiwa tersebut menjadi titik penting pengelolaan air.
Banjir itu berdampak pada hampir 13 juta penduduk. Sebanyak 680 orang meninggal dalam peristiwa tersebut.
Kerugiannya mencapai THB 1,43 triliun. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum.
Kawasan industri juga mengalami gangguan besar.
Rantai pasok global turut menerima dampaknya. Pertanian, infrastruktur, dan ekonomi nasional ikut terganggu.
Ia juga menyebut banjir Thailand selatan tahun 2024. Banjir tersebut berdampak pada 664.173 rumah tangga.
Sebanyak 32 orang meninggal akibat bencana tersebut. Data ini menunjukkan ancaman banjir masih serius.
Risiko banjir tidak hanya ditentukan curah hujan. Ia juga dipengaruhi tata guna lahan.
Ekspansi kota dapat memperbesar risiko banjir. Kapasitas drainase juga menentukan tingkat kerentanan.
Sistem peringatan dini perlu terus diperkuat. Komunikasi publik juga menjadi faktor penting. Tanpa komunikasi jelas, respons warga dapat terhambat.
Tata Kelola Risiko Terpadu
Dalam materi tersebut, Thailand memiliki berbagai kerangka kebijakan. Salah satunya ialah 20-Year National Strategy.
Ada pula National Disaster Prevention and Mitigation Plan. Rencana itu berlaku untuk periode 2021 hingga 2027.
Thailand juga memiliki Water Resources Management Master Plan. Kerangka ini diterjemahkan hingga tingkat lokal.
Provinsi, distrik, dan pemerintah lokal memiliki peran. Rencana evakuasi dan pusat darurat juga disiapkan.
Noppawan menjelaskan tiga tahap manajemen banjir. Tahap pertama dilakukan sebelum banjir terjadi.
Fokusnya pada pemetaan risiko dan pendataan warga rentan.Pemantauan curah hujan juga dilakukan sejak awal.
Saat banjir terjadi, komando darurat menjadi penting. Evakuasi, penyelamatan, dan komunikasi publik harus berjalan.
Kelompok rentan perlu memperoleh perhatian khusus. Setelah banjir, pemerintah melakukan penilaian kerusakan.
Pemulihan infrastruktur juga menjadi bagian penting. Prinsip Build Back Better perlu diterapkan.
Tujuannya agar risiko serupa tidak terus berulang. Melalui kegiatan ini, mahasiswa AP Umsida mendapat perspektif internasional.
Mereka belajar membaca bencana sebagai urusan kebijakan. Manajemen banjir bukan hanya pengelolaan air. Ia adalah tata kelola risiko, manusia, dan institusi.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
