Ap.umsida.ac.id – Persoalan banjir yang terus berulang di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggelar hearing bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (1/4) di Gedung DPRD sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan terhadap penanganan yang lebih konkret.
Kegiatan ini dihadiri oleh 13 mahasiswa sebagai perwakilan organisasi yang membawa keresahan masyarakat terkait banjir tahunan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Forum hearing ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian kritik, tetapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami proses kebijakan publik dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif.
Baca juga: Kasus Amsal Sitepu Ungkap Rapuhnya Penghargaan Karya Kreatif
Mahasiswa Soroti Banjir sebagai Masalah Kronis
Dalam hearing tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa isu banjir bukanlah persoalan baru.
Mereka menyoroti belum adanya perubahan signifikan sejak hearing serupa yang telah dilakukan pada tahun 2025.
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir masih belum menyentuh akar permasalahan.
Berdasarkan hasil observasi lapangan, sejumlah titik genangan masih belum terselesaikan.
Bahkan ditemukan kondisi anomali di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, yang tetap mengalami banjir meskipun tidak terjadi hujan di wilayah tersebut.
Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan drainase dan aliran air.
Mahasiswa menilai bahwa dampak banjir sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi akibat terhambatnya aktivitas usaha warga, terganggunya mobilitas masyarakat, meningkatnya risiko penyakit, hingga terganggunya proses pendidikan.
Hal tersebut semakin menegaskan bahwa banjir telah menjadi persoalan kronis yang membutuhkan solusi menyeluruh.
Lihat juga: Kebijakan Pendidikan Responsif dan Inklusif: Kunci Meningkatkan Kualitas Belajar di Seluruh Daerah
DPRD Hadirkan Lintas Sektor, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Dalam pelaksanaan hearing, DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan respons yang cukup terbuka dengan menghadirkan berbagai pemangku kebijakan teknis, seperti Dinas PU Bina Marga dan SDA, Bappeda, serta BPBD.
Kehadiran lintas sektor ini dinilai sebagai langkah positif dalam membuka ruang dialog yang lebih komprehensif.
Namun demikian, mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakjelasan informasi terkait anggaran penanganan banjir.
DPRD dinilai belum mampu memberikan rincian yang transparan mengenai alokasi maupun realisasi anggaran, padahal aspek tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam percepatan penanganan banjir.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran selama ini, mengingat banjir terus berulang tanpa adanya solusi yang signifikan.
Dorong Solusi Sistemik dan Berkelanjutan
Mahasiswa Administrasi Publik Umsida menegaskan bahwa solusi penanganan banjir harus bersifat sistemik dan berkelanjutan.
Beberapa poin utama yang disoroti antara lain pengawasan terhadap implementasi masterplan penanggulangan banjir, optimalisasi fungsi rumah pompa di wilayah rawan, serta penegakan aturan tata ruang, khususnya terkait ruang terbuka hijau dan sistem resapan air.
“Harapan kami setelah hearing ini adalah terciptanya kesepahaman yang konstruktif antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir yang berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain itu, DPRD diharapkan mampu menunjukkan komitmen konkret melalui penguatan regulasi, pengawasan implementasi program, serta alokasi anggaran yang memadai,” ujar Budi selaku Ketua Pelaksana.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa akan terus berperan sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan melalui kajian ilmiah, advokasi berbasis data, serta pemantauan kebijakan secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, mahasiswa menekankan bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dan tidak lagi dipandang sebagai agenda seremonial.
Diperlukan roadmap yang jelas, transparansi anggaran, serta ketegasan dalam penegakan tata ruang agar persoalan banjir di Sidoarjo tidak terus berulang di masa mendatang.
Penulis: Tisya Intan Rahmasandi
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
