Ap.umsida.ac.id – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengadakan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM) Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (11/03/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai strategi mitigasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Audiensi ini diikuti oleh enam mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Umsida dan diinisiasi oleh Divisi Edukasi dan Advokasi.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa berupaya memahami lebih dalam persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo sekaligus menggali informasi mengenai kebijakan dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah.
Selain menjadi forum dialog antara mahasiswa dan pemerintah, kegiatan ini juga menjadi sarana akademik bagi mahasiswa untuk memperkaya wawasan mengenai tata kelola kebijakan publik, khususnya terkait penanganan bencana lingkungan di tingkat daerah.
Kondisi Geografis Sidoarjo dan Potensi Banjir
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo, Mukhmud, menjelaskan bahwa kondisi geografis Sidoarjo menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya potensi banjir di wilayah tersebut.
Menurutnya, Sidoarjo merupakan daerah dataran rendah yang berada di wilayah hilir aliran sungai.
Hal ini membuat wilayah tersebut menerima aliran air dari beberapa daerah lain di Jawa Timur, sehingga berpotensi mengalami genangan ketika terjadi peningkatan debit air.
“Sidoarjo merupakan sumber mata air terakhir. Aliran air dari daerah Malang sampai Kediri bermuara ke wilayah ini, kemudian mengalir menjadi Sungai Porong dan Sungai Surabaya dari Sungai Brantas yang terpusat di Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Karena itu ketika terjadi air pasang atau peningkatan debit air, wilayah Sidoarjo sangat berpotensi mengalami banjir,” jelas Mukhmud.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan berbagai strategi mitigasi agar dampak banjir dapat diminimalkan.
Terlebih lagi, banjir yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh aliran air dari wilayah hulu yang bermuara di Sidoarjo.
Upaya Pemerintah Daerah Mengurangi Risiko Banjir
Dalam diskusi tersebut, Dinas PUBM juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi banjir di Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu upaya utama adalah normalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit air yang lebih besar.
Normalisasi dilakukan melalui pengerukan sedimen serta perbaikan saluran sungai agar aliran air dapat mengalir lebih lancar dan tidak menimbulkan genangan di wilayah permukiman.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan rumah pompa di beberapa titik yang dinilai rawan banjir.
Infrastruktur ini berfungsi untuk mempercepat proses pengaliran air dari kawasan yang tergenang menuju saluran utama sehingga genangan dapat lebih cepat surut.
Dalam pengendalian aliran air, pengelolaan pintu air juga menjadi aspek penting yang terus diperbaiki.
Saat ini pengoperasian pintu air masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas di lapangan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mulai mengkaji digitalisasi sistem pengelolaan pintu air agar operasionalnya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Selain itu, pendataan terhadap pintu air yang mengalami kerusakan juga sedang dilakukan sebagai dasar perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.
Pemerintah daerah juga tengah mengajukan pembangunan BUSU (Buis Uditch) komunal sebagai bagian dari penguatan sistem drainase di lingkungan masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, jembatan, serta saluran air sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022.
Peran Mahasiswa dalam Mengawal Isu Banjir
Perwakilan mahasiswa yang hadir, Wisnu selaku Ketua Divisi Edukasi dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Umsida, menyampaikan bahwa isu banjir di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan publik.
Menurutnya, banjir yang terjadi setiap tahun memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga kondisi kesehatan masyarakat.
“Banjir di Sidoarjo bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik yang kompleks. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan hingga kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta mendorong kebijakan publik yang lebih responsif.
Melalui kegiatan audiensi ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan penanganan banjir, tetapi juga mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian akademik.
Hasil dari audiensi tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan diskusi dalam kegiatan hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terkait upaya penanganan banjir.
Melalui forum tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan serta turut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
Penulis: Tisya Intan Rahmasandi
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
