Ap.umsida.ac.id – Pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi strategi penting dalam mencegah praktik money politic yang dapat merusak integritas demokrasi.
Money politic atau politik uang merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.
Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat, akademisi, serta organisasi sipil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap jalannya pemilu.
Pengawasan partisipatif tidak hanya bertumpu pada lembaga formal, tetapi juga mengandalkan peran aktif warga untuk melaporkan indikasi pelanggaran selama proses pemilihan.
Baca juga: Administrasi Publik sebagai Fondasi Good Governance
Peran Teknologi dan Masyarakat dalam Mencegah Money Politic
Upaya ini mencerminkan paradigma demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pengawas utama dalam memastikan transparansi pemilu.
Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi digital, Bawaslu juga telah mengembangkan platform berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
Keberadaan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan celah bagi praktik money politic yang sering kali terjadi dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara.
Penggunaan media sosial dan aplikasi khusus pengawasan pemilu memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat.
Selain itu, Bawaslu juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait tata cara pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif.
Lihat juga: Menakar Dinamika Pilkada 2024: Perspektif Dosen Komunikasi Politik Umsida
Kolaborasi Masyarakat dan Akademisi dalam Menjaga Integritas Pemilu
Dalam mencegah praktik money politic, kolaborasi antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi elemen kunci.
Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang memiliki kapasitas akademik dan intelektual, dapat berperan dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat sekaligus melakukan penelitian mengenai efektivitas strategi pengawasan partisipatif.
Di Kota Surabaya, peran perguruan tinggi dalam mendukung Bawaslu semakin terlihat, dengan berbagai program penelitian dan diskusi publik yang membahas pentingnya pemilu yang bersih.
Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam komunitas pemantau pemilu turut berperan dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya politik uang serta mendukung kampanye pemilu yang berintegritas.
Melalui pendekatan berbasis edukasi, diharapkan masyarakat semakin sadar akan dampak negatif dari money politic, yang tidak hanya merusak proses demokrasi tetapi juga memunculkan pemimpin yang kurang berkualitas.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Bawaslu terkait pengawasan partisipatif.
Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan tokoh masyarakat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.
Hal ini menunjukkan bahwa mencegah praktik money politic bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan upaya bersama yang membutuhkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.
Tantangan dan Rekomendasi untuk Pengawasan Partisipatif
Meskipun pengawasan partisipatif memiliki potensi besar dalam mencegah money politic, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pengawasan pemilu.
Masih banyak warga yang menganggap money politic sebagai hal yang wajar dalam proses pemilihan, tanpa memahami dampak jangka panjangnya terhadap kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dalam pengawasan pemilu, baik dari segi tenaga maupun teknologi.
Meskipun Bawaslu telah mengembangkan berbagai platform digital untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam pengawasan, belum semua warga memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai cara melaporkan pelanggaran secara efektif.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, beberapa langkah dapat diterapkan. Pertama, penguatan edukasi politik kepada masyarakat melalui program literasi digital dan kampanye kesadaran tentang bahaya money politic.
Kedua, optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung riset dan kajian terkait strategi pengawasan yang lebih efektif. Ketiga, peningkatan kerja sama antara Bawaslu dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat akar rumput.
Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dalam menangani kasus money politic, termasuk pemberian sanksi tegas bagi pelaku maupun penerima uang dalam konteks pemilu.
Penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih akan meningkatkan efek jera bagi mereka yang mencoba memanipulasi pemilu dengan cara yang tidak etis.
Penerapan strategi yang komprehensif dan inklusif akan membantu memperkuat pengawasan partisipatif dalam pemilu. Dengan semakin tingginya keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap praktik money politic dapat lebih optimal dan efektif.
Hal ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas dan komitmen untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Dengan demikian, efektivitas pengawasan partisipatif dalam mencegah praktik money politic sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, akademisi, organisasi sipil, serta lembaga pengawas pemilu.
Upaya bersama ini akan menjadi faktor kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
