Ap.umsida.ac.id – Teknologi semakin berkembang pesat dan membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Salah satu wujud nyata pemanfaatan teknologi dalam bidang ini adalah penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
Namun, meskipun sistem berbasis digital ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya di lapangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Sukmana, dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), berjudul “Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo,” menyoroti pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem ini. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan tantangan SIPRAJA di tingkat desa, khususnya di Desa Banjarbendo.
Baca juga: Menguatkan Partisipasi Publik di Era Digital: Umsida Adakan Workshop e-Partisipasi
SIPRAJA: Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik
SIPRAJA dirancang sebagai sistem pelayanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, izin usaha, dan layanan administrasi lainnya, secara online. Dengan adanya SIPRAJA, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi, melainkan bisa mengajukan permohonan secara daring melalui aplikasi yang tersedia.
Menurut Hendra Sukmana, tujuan utama dari penerapan SIPRAJA adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan praktik-praktik yang kurang efektif di tingkat birokrasi. Sistem ini memiliki potensi besar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan SIPRAJA, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama masyarakat memiliki akses ke perangkat teknologi dan koneksi internet.
Lihat juga: Strategi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Dibahas, Dosen Hukum Umsida Menjadi Narasumber
Kendala Pemahaman Masyarakat terhadap Teknologi
Namun, meskipun SIPRAJA menawarkan berbagai kemudahan, penelitian Hendra Sukmana menemukan bahwa masih banyak masyarakat di Desa Banjarbendo yang lebih memilih menggunakan layanan manual dibandingkan dengan layanan digital. Salah satu alasan utama di balik preferensi ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi.
Banyak warga yang merasa kesulitan untuk mengakses aplikasi SIPRAJA. Sebagian besar dari mereka tidak terbiasa menggunakan perangkat digital, sehingga merasa lebih nyaman datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi.
Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Desa Banjarbendo masih rendah. Hendra menyarankan agar pemerintah desa lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai cara menggunakan SIPRAJA. Dengan pelatihan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat lebih familiar dengan teknologi dan beralih dari layanan manual ke layanan digital.
Infrastruktur Teknologi Masih Terbatas
Selain masalah literasi digital, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa infrastruktur teknologi di Desa Banjarbendo masih perlu ditingkatkan. Salah satu kendala utama dalam implementasi SIPRAJA adalah koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat teknologi yang memadai di tingkat desa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memastikan keberhasilan implementasi SIPRAJA, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama dalam hal penyediaan akses internet yang stabil dan perangkat pendukung lainnya. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan sistem ini secara optimal.
Solusi untuk Peningkatan Implementasi SIPRAJA
Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Hendra Sukmana memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah desa dan Kabupaten Sidoarjo agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi SIPRAJA di Desa Banjarbendo. Salah satu rekomendasinya adalah pentingnya menyediakan pelatihan intensif bagi masyarakat tentang penggunaan teknologi, terutama bagi kelompok yang selama ini belum familiar dengan perangkat digital.
Selain pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi juga menjadi prioritas. Pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa jaringan internet di Desa Banjarbendo stabil dan dapat diakses oleh seluruh warga. Selain itu, perangkat pendukung, seperti komputer atau kios layanan digital, bisa ditempatkan di kantor desa sebagai sarana bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perangkat pribadi.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
