Ap.umsida.ac.id – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), melalui Program Studi Administrasi Publik (Prodi AP), baru-baru ini menyelenggarakan Workshop e-Partisipasi Masyarakat dalam Agenda Setting Pembangunan Lokal untuk menguatkan partisipasi publik di era digital.
Kegiatan yang digelar pada Senin, 28 Oktober 2024, di Aula KH Mas Mansur Umsida ini bertujuan mendorong transparansi dan partisipasi publik menuju Sidoarjo Smart Governance (SSG).
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Dr. Poppy Febriana, MMedKom, menyampaikan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat di era digital ini. “Partisipasi masyarakat sangat penting di era digital untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap agar mahasiswa yang hadir aktif berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah. “Besar harapan saya, kelak kalian yang akan memperkuat peran masyarakat Sidoarjo dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” lanjut Dr. Poppy.
Transparansi dan Kolaborasi untuk Smart Governance
Workshop ini menghadirkan berbagai narasumber yang berbagi wawasan terkait transformasi digital dalam pemerintahan. Eko Setiawan, SIKom, MMedKom, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam pemerintahan digital.
“Dengan 79,5% masyarakat Indonesia sudah terhubung ke internet, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook sangat efektif dalam menyuarakan opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang program pemerintah,” paparnya. Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya literasi digital untuk menangani masalah misinformasi dan keamanan data yang kian marak di era digital ini.
Dr. Heri Susanto, MH, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, memaparkan kesiapan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola berbasis digital. “Kami berupaya menciptakan tata kelola yang transparan dan efisien dengan memanfaatkan inovasi digital, seperti aplikasi layanan terpadu dan mall pelayanan publik. Ini semua untuk mempercepat administrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat,” jelas Dr. Heri.
Tantangan Infrastruktur Digital untuk Pemerintahan Responsif
Muhammad Khabibie, SKom, dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, menambahkan pentingnya infrastruktur digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern. “Kami membangun command center, pusat data, dan jaringan internet fiber optic agar tata kelola di Sidoarjo transparan dan cepat dalam pelayanan publik,” terang Khabibie. Infrastruktur yang kuat, menurutnya, menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ahmad Riyadh U.B, PhD, dosen senior Program Studi Administrasi Publik Umsida, menutup sesi dengan materi yang mengangkat aspek hukum dalam smart governance. “Dalam tata kelola berbasis digital, perlindungan data pribadi dan privasi menjadi perhatian utama. Kita harus memastikan data masyarakat terlindungi dari ancaman kebocoran dan peretasan,” tegasnya. Riyadh juga merujuk pada UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum penting dalam penerapan smart governance.
Isu Hukum dan Perlindungan Data dalam Tata Kelola Cerdas
Menurut Dr. Poppy, kegiatan ini sukses memperkuat pemahaman mahasiswa Umsida akan pentingnya partisipasi masyarakat dan integrasi teknologi dalam membangun tata kelola yang cerdas. “Melalui pemahaman yang mendalam ini, saya berharap mahasiswa dapat lebih siap untuk terlibat dalam proses pembangunan Sidoarjo yang inklusif dan berbasis transparansi,” harapnya.
Workshop ini berhasil memberikan wawasan bagi para mahasiswa dan pemangku kepentingan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan smart governance yang transparan, efektif, dan inklusif.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
