ap.umsida.ac.id-
Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menyelenggarakan kegiatan cultural exchange di kawasan Suku Tengger, Desa Ngadisari, kawasan Gunung Bromo. Kegiatan ini melibatkan dosen-dosen AP Umsida, narasumber internasional, serta mahasiswa internasional sebagai bagian dari pembelajaran lapangan untuk memperdalam pemahaman terkait praktik kebijakan publik berbasis masyarakat adat (21/04).
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan langsung dari tokoh adat dan pemangku kepentingan lokal yaitu Bambang Suprapto, yang menjelaskan karakteristik masyarakat Tengger sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai luhur, spiritualitas, serta harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam.
“Masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat berbudi luhur yang menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini juga merupakan wilayah suci yang dijaga melalui berbagai ritual adat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa secara historis masyarakat Tengger memiliki akar budaya yang kuat, termasuk kisah legenda Joko Seger dan Roro Anteng yang menjadi asal-usul nama Tengger. Kawasan Bromo juga menjadi pusat peribadatan umat Hindu Tengger dengan keberadaan pura sebagai ruang sakral.
“Meskipun umat Hindu di seluruh dunia memiliki Tuhan yang sama, yang membedakan adalah cara beribadah dan adatnya. Di Tengger, nilai kesucian sangat dijaga,” tambahnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, masyarakat Tengger menerapkan model tata kelola hibrida, yakni menggabungkan sistem pemerintahan formal dengan hukum adat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sementara kebijakan lokal tetap disesuaikan dengan norma dan nilai adat yang berlaku.
“Kami tetap mengikuti sistem pemerintah, seperti administrasi kependudukan yang sudah berbasis digital. Namun, untuk kebijakan yang tidak sesuai dengan adat, tentu akan kami sesuaikan,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan adanya regulasi berbasis adat yang mengatur kawasan suci, termasuk larangan aktivitas tertentu yang dianggap melanggar kesakralan serta pembatasan investasi, di mana investor tidak diperbolehkan membeli tanah di wilayah Tengger.
“Hotel dan usaha di kawasan ini sebagian besar milik masyarakat Tengger sendiri. Kami ingin mempertahankan pariwisata tanpa menghilangkan nilai adat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber internasional, di antaranya Kenneth Lee Tze Wui, Madlyn D. Tingco, serta Zshyna Mae V. Ahmed, yang bersama dosen-dosen AP Umsida dan mahasiswa internasional mengikuti langsung proses pembelajaran berbasis budaya tersebut.
Madlyn D. Tingco menyampaikan kesannya terhadap praktik tata kelola berbasis budaya di Tengger.
“Tempat ini sangat nyaman dan masyarakatnya ramah. Saya melihat nilai harmoni yang kuat di sini, dan ini menjadi pembelajaran penting dalam governance berbasis budaya,” ungkapnya.
Kegiatan ini memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa, baik lokal maupun internasional guna memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu bersifat top-down, melainkan dapat tumbuh dari nilai, norma, dan praktik lokal yang hidup di masyarakat.
“Di desa Tengger, hampir tidak ada permasalahan sosial karena masyarakat memegang teguh nilai adat dan kebersamaan,” Tutup Bambang
Melalui kegiatan ini, mahasiswa Administrasi Publik Umsida diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif kebijakan formal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam merancang solusi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual di tingkat global.
