Ap.umsida.ac.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Konsep ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.
Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUMDes di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Lailul Mursyidah menyoroti bagaimana kendala dalam struktur organisasi, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta lemahnya kapasitas manajerial menjadi hambatan utama dalam pengelolaan BUMDes.
Lihat juga: Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro: Peran Sedekah Ilmu dan Wirausaha Baru (WUB)
Kendala dalam Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa
Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas BUMDes adalah masalah dalam struktur organisasi. Dalam banyak kasus, struktur kepengurusan BUMDes belum tertata dengan baik, sehingga distribusi peran dan tanggung jawab tidak berjalan secara optimal.
Beberapa pengurus kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai manajemen bisnis, menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang strategis dan lambannya respons terhadap dinamika pasar.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes sering kali mengalami kendala. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan dukungan kebijakan bagi BUMDes.
Namun, jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, BUMDes dapat mengalami stagnasi dalam pengembangannya.
Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini, membuat pengelolaan BUMDes kurang efektif dan berkelanjutan.
Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit BUMDes yang mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dialokasikan.
Tanpa sistem administrasi dan pelaporan yang baik, potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran semakin besar, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha desa.
Lihat juga: Kesetaraan Gender: Kunci Mewujudkan SDGs Nomor 5 dalam Pembangunan Berkelanjutan
Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes
Keterlibatan masyarakat dalam operasional BUMDes merupakan faktor kunci keberhasilan, namun kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih rendah.
Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, sehingga tidak banyak yang terlibat secara aktif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat BUMDes menjadi salah satu penyebab utama rendahnya keterlibatan masyarakat.
Masyarakat sering kali hanya melihat BUMDes sebagai proyek pemerintah desa tanpa memahami bahwa keberhasilan usaha ini juga bergantung pada dukungan dan partisipasi mereka.
Akibatnya, pengelolaan BUMDes cenderung dilakukan oleh segelintir individu tanpa keterlibatan luas dari masyarakat setempat, yang dapat menghambat inovasi dan pengembangan usaha.
Selain itu, kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap BUMDes menyebabkan rendahnya loyalitas dalam mendukung produk dan jasa yang dihasilkan oleh badan usaha desa.
Jika masyarakat lebih memilih produk atau layanan dari luar desa dibandingkan dari BUMDes sendiri, maka keberlanjutan usaha akan menjadi semakin sulit dicapai.
Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes
Kemampuan manajerial merupakan aspek penting dalam keberhasilan BUMDes. Sayangnya, banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki keahlian yang memadai dalam mengelola bisnis dan administrasi keuangan.
Rendahnya keterampilan manajerial ini berakibat pada lemahnya perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan yang kurang transparan, serta kurangnya strategi pemasaran yang efektif.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan.
Program pelatihan yang melibatkan aspek keuangan, pemasaran, dan tata kelola organisasi dapat membantu meningkatkan kompetensi pengelola dalam menjalankan bisnis secara profesional.
Selain itu, pendampingan dari pihak eksternal seperti akademisi, praktisi bisnis, atau lembaga pemerintah dapat menjadi dukungan tambahan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi BUMDes.
Keberlanjutan BUMDes sangat bergantung pada strategi yang diterapkan dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Penguatan struktur organisasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pengembangan kapasitas manajerial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan PADes.
Selain itu, sinergi antara BUMDes dengan pemerintah desa, akademisi, serta sektor swasta dapat menjadi kunci dalam menciptakan inovasi bisnis yang berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, reformasi dalam tata kelola BUMDes menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Pemerintah desa perlu lebih aktif dalam membangun regulasi yang lebih jelas dan memperkuat sistem pengawasan.
Dengan begitu, BUMDes dapat berkembang sebagai pilar utama ekonomi desa yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi lokal.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
