Ap.umsida.ac.id – Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah mengadopsi Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2022 sebagai bagian dari agenda transformasi digital pemerintahan desa.
Kehadiran SID diharapkan mampu memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi, sekaligus mempercepat layanan publik berbasis teknologi.
Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dr Isnaini Rodiyah MSi, dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), menunjukkan bahwa implementasi SID di Gemurung masih menghadapi persoalan klasik: teknologi sudah tersedia, tetapi kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung.
Lihat juga: Birokrasi Digital dan Transformasi Baru Pelayanan Publik
SID Ada, Tapi Penguasaan TIK Masih Tertinggal
Hasil penelitian mengungkap bahwa aparatur desa pada dasarnya memahami fungsi dasar SID, seperti penginputan data kependudukan, publikasi informasi desa, serta akses terhadap regulasi dan dokumen desa.
Namun, ketika SID dituntut untuk “naik kelas” menjadi sistem yang terintegrasi dengan proses layanan publik dan perencanaan pembangunan, berbagai hambatan mulai muncul.
Menurut Dr Isnaini Rodiyah, aparatur desa “sudah paham dengan fungsi SID tetapi masih belum optimal” dalam pemanfaatannya.
Kendala utama terletak pada rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), latar belakang pendidikan pengelola yang tidak relevan dengan bidang teknologi, serta minimnya pelatihan teknis lanjutan.
Operator SID di Desa Gemurung mengungkapkan bahwa pelatihan dari Kominfo hanya dilakukan sekitar tiga kali dan terbatas pada pengunggahan berita serta input data dasar.
Untuk pengelolaan lanjutan seperti pengeditan sistem atau coding, sebagian besar operator mengaku tidak memiliki kemampuan.
Dampak dari keterbatasan ini cukup serius. Data desa tidak diperbarui secara berkala, profil wilayah menjadi kurang akurat, dan potensi desa baik ekonomi, sosial, maupun sumber daya belum terdokumentasi secara lengkap dalam sistem.
Bahkan, risiko keamanan digital juga sempat muncul ketika SID versi awal yang digunakan desa mengalami peretasan hingga akhirnya dihentikan sementara.
Kasus ini menegaskan bahwa literasi digital aparatur desa tidak boleh berhenti pada kemampuan teknis dasar, tetapi juga harus mencakup pemahaman keamanan sistem dan manajemen akses data.
Baca juga: Pemimpin Perempuan Berdaya: Dekan FBHIS Umsida Sabet Outstanding GAD Partners Award
Layanan Publik Tersandera Integrasi dan Kebiasaan Kerja
Kesenjangan digital di Desa Gemurung tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga menyangkut desain layanan dan pola kerja birokrasi.
Saat ini, layanan surat-menyurat sudah menggunakan aplikasi SIPraja, sementara administrasi kependudukan terhubung langsung dengan platform milik Disdukcapil.
Akibatnya, SID tidak terintegrasi dalam alur pelayanan utama dan cenderung berfungsi sebagai etalase informasi semata. Operator desa bahkan mengakui bahwa “kegunaan SID masih di sekitar berita atau web saja.”
Menariknya, Desa Gemurung mencatat tingkat kepuasan layanan informasi yang sangat tinggi melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor mencapai 98,60 persen.
Namun, capaian ini berpotensi menyesatkan apabila data yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan tidak mutakhir dan tidak terintegrasi.
Idealnya, SID berfungsi sebagai “satu sumber kebenaran” (single source of truth) bagi data demografi, infrastruktur, hingga potensi ekonomi desa.
Penelitian ini menyampaikan pesan kritis bahwa investasi teknologi tanpa diiringi investasi pada penguatan kompetensi aparatur hanya akan menghasilkan digitalisasi setengah jalan.
Agar SID benar-benar bertransformasi menjadi mesin layanan publik, desa perlu melakukan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, menetapkan SOP pembaruan data yang disiplin, serta merancang strategi integrasi minimum antaraplikasi.
Dengan langkah tersebut, SID tidak lagi sekadar menjadi laman berita, melainkan fondasi layanan publik desa yang konsisten, aman, dan berbasis data.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
