ap.umsida.ac.id- Socio Cultural Exchange and International Conference merupakan program yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian akan keragaman sosial dan budaya pada kaum muda. Kegiatan hebat ini, bertema “KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK DIGITAL INDONESIA DI PEMERINTAH DESA”. Lailul Mursyidah, M.AP selaku Narasumber berharap para generasi muda mengetahui kebijakan publik mengenai pelayanan publik di Indonesia hari ini. (19/06/2023)
“Perubahan perkembangan yang melibatkan teknologi informasi memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia di masa depan. Hadirnya era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 mampu menciptakan arah baru dan merepresentasikan keadaan masyarakat saat ini,” Pungkas Lailul.
Menurut Bank Dunia, Sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah yang mengubah hubungan dengan warga negara, sektor swasta dan/atau lembaga pemerintah lainnya untuk mempromosikan pemberdayaan warga, meningkatkan penyampaian layanan, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, atau meningkatkan efisiensi pemerintah. Peningkatan hal tersebut, dipengaruhi oleh penggunaan TIK, Transformasi relasi, Pemberdayaan Warga, Pengiriman Layanan, Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pemerintah.
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan layanan publik digital di beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah perlu mengambil peran dalam menyediakan sumber daya dan mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan layanan publik digital di desa,” ujar Lailul.
Menurutnya, Pengembangan layanan publik digital di desa merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan partisipasi warga, dan membuka peluang ekonomi lokal.
