ap.umsida-Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menyelenggarakan diskusi Ilmiah dengan tema Pelayanan Perizinan Kota Delta. Acara dibuka langsung oleh Ilmi Usrotin Choiriyah selaku Kaprodi Admistrasi Publik beliau menyampaikan Kabupaten Sidoarjo senantiasa meningkatkan kualitas Perizinan untuk pelayanan kepada publik. Dalam rangka menciptakan pelayanan perizinan yang berkeadilan dan transparan bagi warga Kota Delta.
Inovasi layanan perizinan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai perwakilan rakyat. Menurut Nur Hendriyatiningsih selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (Komisi A), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) untuk upaya memberikan pelayanan pelayanan yang adil, transparan, dan perizinan dapat dilakukan dimana saja dengan sistem online tersebut.
“Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam suatu pembangunan Negara dan menjadi hak setiap warga negaranya. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah Sidoarjo dapat melakukan perbaikan layanan di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo ,” Ujar Jum’at (16/06)
Dalam acara yang diselenggarakan Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik tersebut, Nur juga memaparkan bahwa pada tahun 2023 pelayanan perizinan sudah merata di Kabupaten Sidoarjo dan mendorong UMKM Sidoarjo naik kelas sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo. Berikutnya, aplikasi SIPRAJA dan Plavon hadir untuk memberikan layanan perizinan yang berkeadilan dan transparan kepada publik.
Beberapa peserta dari acara diskusi hebat ini memberikan aspirasi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih progresif memadukan dan mampu mengintegrasikan pelayanan dari pemerintah pusat dan daerah
2. Pemerintah Daerah lebih mengawasi pembangunan dan perizinan pabrik
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kedepannya diharapkan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
“Implementasi Pelayanan Perizinan di Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Saat tahun 2010-2015 pelayanan publik kita sangat hancur seperti pelayanan KTP yang bisa jadi hingga 4-5 tahunan. Namun saat ini jauh berbeda pelayanan KTP jauh lebih cepat melalui SIPRAJA dan Plavon,” tutup moderator (Hendra Sukmana selaku dosen Prodi Administrasi Publik, Umsida)
Diskusi Publik ini mengangkat tema “IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN YANG BERKEADILAN DI KABUPATEN SIDOARJO”. Acara diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi administrasi publik semester dua dan empat serta asisten laboratorium prodi administrasi publik.
