17
Jun
ap.umsida.ac.id – Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HIMMAPIK) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Sinergitas E-Government Sebagai Landasan Dalam Terbentuknya Birokrasi Publik Yang Aspiratif, Solutif, dan Berintegritas”. Kegiatan ini telah diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan masyarakat umum.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Wisnu Panggah Setiyono S E M Si Ph D Kaprodi Administrasi Publik Lailul Mursyidah M AP dan dosen-dosen dari program studi Administrasi Publik. Ada pula moderator dalam kegiatan Seminar Nasional kali ini adalah Hendra Sukmana M.KP dan para narasumber, yaitu yang pertama dari Staf Ahli Menteri PAN- RB Bidang Politik dan Hukum (Dr Drs Muhammad Imanuddin, S H M S) dan narasumber kedua dari Dosen Administrasi Publik UMSIDA (Ahmad Riyadh, Ph D). Seminar Nasional dilangsungkan secara daring menggunakan Zoom Meeting dan Live Streaming di youtube AP UMSIDA TV pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.00-selesai.
Kemudian ada sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Muhammadiyah Sidoarjo oleh Bapak Wisnu Panggah Setiyono, S E M Si Ph D beliau mengatakan “Pada tema seminar nasional kali ini yang mengangkat isu e-government sangat luar biasa bagi saya, karena bagaimanapun juga sekarang kita mengalami hal baru, yaitu dipaksa untuk menggunakan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan secara daring. Tetapi tidak menutup pelayanan dan birokrasi pada publik yang aspiratif, solutif dan berintegritas. Semoga para peserta dan mahasiswa dapat menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pakar-pakarnya yang disampaikan oleh narasumber”.
Narasumber pertama Staf Ahli Menteri PAN- RB Bidang Politik dan Hukum (Dr Drs Muhammad Imanuddin, S H M S) mengatakan mengenai pemaparan materinya, yaitu “tentu dari masa ke masa kementerian pendayagunaan aparatur negara ada aksentuasinya. Tentu aksentuasi ini memang menetukan bagaimana kebijakan dalam masa periode kepemimpinan presiden. Kementerian negara ini menurut UUD Nomor 39 tahun 1988 kementerian dalam cluster yang ketiga dimana kegiatannya adalah perumusan kebijakan dan harmonisasi program pemerintah oleh karena itu dibedakan dengan kementerian pendidikan, kementerian perhubungan, dan kementerian kesehatan. Salah satu yang ingin kami lakukan percepatan adalah kita ingin pada tahun 2025 ini kita berada di posisi pelayanan publik dunia. Dalam melakukan reformasi birokrasi kita ingin memantapkan pelayanan publik berbasis digital yang transparan, memberikan kepastian pada masyarakat yang kita kenal dengan E-Srvices atau pelayanan berbasis elektronik. Salah satu yang menjadi payung adalah peraturan presdien nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government”.
Kemudian narasumber kedua Dosen Administrasi Publik UMSIDA (Ahmad Riyadh, Ph D) mengatakan mengenai pemaparan dalam materinya, yaitu “pelayanan publik yaitu penyediaan obat, transportasi penyediaan infrastruktur segala sarana dan prasarana publik. Kemudian ada pelayanan jasa meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kepolisian, kejaksaan dan hukum yang bersifat pelayanan publik. Dasar hukum dalam suatu sistem sangat penting maka dibuat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Cara kerjanya memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. SPBE (E-Government) dilaksanakan dengan prinsip: Efektivitas, Keterpaduan, Kesinambungan, Efisiensi, Akuntabilitas, Interoperabilitas, dan Keamanan. Contoh implementasi E-Government, yaitu dahulu masyarakat mengurus KK, KTP dan dokumen penting harus antre dan tidak efektif kemudian sesudahnya Dukcapil Kabupaten Sidoarjo membuat aplikasi PLAVON DUKCAPIL agar lebih efektif dan masyarakat tidak perlu mengantre lagi”.
Kesimpulan dari Hendra Sukmana M KP selaku moderator, beliau mengatakan “Bisa saya simpulkan terkait dengan materi hari ini. Masyarakat menginginkan yang namanya trasportasi pelayanan publik yang arahnya jelas, ke arah kemudahan dan kearah efisien dan efektif sehingga tidak memerlukan waktu banyak. Memang perlu disusun dasar kebijakan dalam membangun layanan publik berbasis elektronik yang efisien dan efektif sehingga hari ini memang masih belum mampu melakukan sinergitas antar instansi, butuh keharmonisan antar instansi agar seluruh aplikasi layanan publik yang tersedia bisa bersinergi satu sama lain. Jadi memerlukan anggaran, dasar hukum yang jelas sehingga hasil akhir mengurangi tatap muka dan mampu membrantas korupsi, kolusi, nepotisme dan pungli yang terjadi di Indonesia”.
Penulis : Prita Fitria Waluyo
Editor : Dea Marista
