• Alumni Sukses
  • Alumni Sukses

Pelatihan Governansi Digital: Mendorong Transformasi Birokrasi Menuju Era Digital

ap.umsida.ac.id – Pelatihan Governansi Digital dengan tema “Akselerasi Digitalisasi Menuju Transformasi Birokrasi” dihadiri oleh mahasiswa Administrasi Publik (AP) semester 5 dan 7. Acara ini dilaksanakan di Mini Theatre GKB 2 LT 5 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Senin (27/11/2023)

Acara ini mempertemukan dua narasumber ahli, yaitu Nurjati Widodo, M AP selaku Dosen FIA Universitas Brawijaya Malang dan Zainul Arifin Umar, S STP M A selaku Sekretaris BKD sekaligus Dosen AP Umsida. Moderasi acara dipegang oleh Ilmi Usrotin Choiriyah, M AP, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik.

Nurjati membuka sesi dengan membahas kondisi pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam hal administrasi, barang, dan jasa. Beliau menjelaskan,

“Meskipun regulasi seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE telah diterapkan, perkembangan e-government di Indonesia masih lamban,” jelasnya.

Lanjut Nurjati menekankan bahwa pemborosan efisiensi, infrastruktur yang kurang, dan SDM yang belum optimal menjadi penyebab utama.

“Mengingatkan bahwa Indonesia masih menempati peringkat ke-5 di EDGI pada tahun 2022 di Asia Tenggara,” lanjutnya.

Lebiha lanjut,

“Adapun masalah lain adalah duplikasi aplikasi di SPBE, dengan jumlah instansi mencapai 640 dan jumlah domain.go.id/portal website pemerintah mencapai 3.393 per April 2023. Terkait pemborosan aplikasi dan infrastruktur di SPBE, rekapitulasi data rekomendasi belanja TIK T.A 2023 per April 2023 mencapai 5 Triliun, yang terbagi menjadi belanja aplikasi dan infrastruktur TIK,” lanjut Nurjati.

Nurjati menegaskan bahwa tingkat keberhasilan transformasi digital pelayanan publik tergantung pada peran pemimpin dan partisipasi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu berubah bersama dengan perkembangan pemerintahan digital.

Sementara itu, Zainul Arifin membahas digitalisasi pelayanan publik dengan menyoroti tiga poin utama: harapan, kenyataan, dan peluang. Beliau ungkapkan,

“Harapan mencakup layanan prima, tata kelola efektif, efisien, transparansi, dan demokratis. Peluang terletak pada digital talent, sementara kenyataannya adalah adanya ego sektoral dan mindset birokrasi,” ungkapnya.

Lanjutnya, beliau memberikan contoh dari wilayah Sidoarjo, yang juga menghadapi permasalahan terkait e-governance. Khususnya di wilayah Sukodono pada tahun 2017 luncurkan Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW). Tapi kendati demikian, hal tersebut sampai saat ini tidak tau menaung kejelasannya.

Tidak hanya itu, Zainul juga tekankan pentingnya talenta digital serta memaparkan fakta bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga ahli digital. Proyeksi tahun 2030 menunjukkan kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli digital di Indonesia.

Hal ini memberikan sorotan yang tajam terhadap kebutuhan mendesak di tengah gejolak transformasi digital. Di era ini, keahlian digital bukan hanya suatu nilai tambah, melainkan fondasi utama untuk mengoptimalkan manfaat dari perubahan teknologi. Faktor yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta kekurangan tenaga ahli digital di Indonesia, yang diproyeksikan mencapai sekitar 18 juta pada tahun 2030. Hal ini menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis digital menjadi krusial untuk mengatasi kesenjangan dan menyiapkan generasi yang kompeten dalam menghadapi tantangan masa depan.

Ilmi Usortin mengambil kesimpulan dari dua narasumber, menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan bentuk reformasi birokrasi di Indonesia. Beliau menjelaskan,

“Meskipun masih banyak tantangan, pemerintah telah berusaha mengoptimalkan proses digitalisasi, yang harus didukung oleh perubahan budaya, mindset, dan pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.

Lanjutnya, Ilmi juga menggarisbawahi esensi e-government, bukan hanya perpindahan dari manual ke online, melainkan melibatkan perubahan kultur, budaya, mindset, dan SDM.

Kendati demikian, acara pelatihan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang urgensi dan tantangan dalam mengadopsi e-governance. Mahasiswa administrasi publik, sebagai pemimpin masa depan, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks global yang terus berkembang, penggunaan teknologi menjadi kunci keberhasilan bagi pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penulis: Ananda Putri H

Related Posts