ap.umsida.ac.id– Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik, Program Studi Adminstrasi Publik menyelenggarakan kegiatan Diskusi Ilmiah “Sustainability and Governance in the Era of Uncertainty”. Dengan menghadirkan Hendra Sukmana M KP (Dosen Prodi Administrasi Publik UMSIDA) selaku pembicara pertama. Retnayu Prasetyanti, S AP, M AP (Politeknik STIA LAN Jakarta) selaku pembicara kedua. Ilmi Usrotin Choiriyah, M AP (Dosen Prodi Administrasi Publik UMSIDA) selaku moderator. Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 09.30-selesai WIB melalui zoom meating dan di ikuti 500 dari kalangan mahasiswa UMSIDA. Kegiatan ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia.
Dalam sambutannya, Lailul Mursyidah M AP selaku Kaprodi Administrasi Publik menyampaikannya “Adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi bahan ajar yang sesuai dengan tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia,”Pungkasnya.
Hendra Sukmana M KP memaparkan bahwa “Tata Kelola yang baik yakni dengan membuat kebijakan yang nyaman, aman dan bahagia. Good Governance berasal dari “Keadilan” dalam kebijakan saat ini di Negara kita.” Pungkasnya
Beliau menjelaskan tentang tantangan tata kelola pemerintah di Indonesia saat ini, 1) Ancaman dari luar 2) pertumbuhan 3) stabilitas dan pemerataan. Diharapkan reformasi dapat berubah lebih baik dan seharusnya kita harus bisa menstabilkan harga bahan-bahan pokok saat ini.
Pemateri kedua menjelaskan bahwa “Ada pergeseran makna dari good governance beralih ke government. Transformasi digital, berangkat dasar ekonomi global dan iklim bisnis yg mampu menjadi penompang. Perkembangan bisnis . Kemudian agenda “Indonesia G20” adalah salah satu bentuk optimal digital governance di Indonesia dengan melibatkan banyak aktor atau stakeholder yang terlibat di dalamnya dan menerapkan pola kolaborasi.” Ujar Retnayu
Tuntutan pada era ini dapat membantu Menurut pemateri kedua bahwa dalam memperbaiki kinerja “Sustainability” dengan terfokus secara konsep dan harus kembali paradigma pembangunan yang memiliki konteks pembangunan alternatif dan pembangungan berbasis pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu tujuan pembangunan yakni menentukan program berkelanjutan di Negara-Negara, Hubungan kerjasama, pandemi, dan interaksi antar aktor.
Kemudian Ilmi Usrotin, M AP selaku moderator menyimpulkan bahwa Pada era pandemi ini , tata kelola pemerintah hanya dipelajari secara teoritis saja tanpa adanya paradigmaa digital governance. Diharapkan digital governance dapat beradaptasi dengan cepat dan cepat. Kemudian agenda “Indonesia G20” adalah salah satu bentuk optimal digital governance di Indonesia.
